Pemerintah menyambut baik gagasan untuk mengefisienkan sistem dengan membagi antara pemilu lokal yakni pemilu kepala daerah (pilkada) dan DPRD dengan pemilu nasional yakni, DPR dan Presiden. Hal itu ditujukan untuk mengurangi banyaknya ongkos politik dalam penyelenggaraan pemilu.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan, ide untuk penyederhanaan sistem pemilu itu cukup masuk akal untuk efisiensi anggaran pemilu. Nantinya, mekanisme antara pemilu nasional dan daerah akan diberi jeda selama dua tahun.
"Jadi contohnya pemilu nasional dilakukan pada April 2014, maka Pemilu lokal diselenggarakan dua tahun sesudahnya, yakni April 2016," jelasnya kepada wartawan di sela diskusi 'Carut Marut Pilkada dan Korupsi di Daerah' di DPD RI, Jumat (4/2).
Djohermansyah memaparkan, penyederhanaan itu juga diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan pemilu. Dia menyebutkan, nantinya juga tata cara kampanye ditekankan agar tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. "Beberapa hal yang akan dilarang itu yakni, rapat umum pengerahan massa, pemasangan baliho, poster, iklan di TV dan koran yang berlebihan," bebernya.
Menurut dia, dengan pengetatan aturan tata cara dan penyederhanaan penyelenggaran pemilu lokal dan nasional membuat kualitas pemilu menjadi lebih baik.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan, ide untuk penyederhanaan sistem pemilu itu cukup masuk akal untuk efisiensi anggaran pemilu. Nantinya, mekanisme antara pemilu nasional dan daerah akan diberi jeda selama dua tahun.
"Jadi contohnya pemilu nasional dilakukan pada April 2014, maka Pemilu lokal diselenggarakan dua tahun sesudahnya, yakni April 2016," jelasnya kepada wartawan di sela diskusi 'Carut Marut Pilkada dan Korupsi di Daerah' di DPD RI, Jumat (4/2).
Djohermansyah memaparkan, penyederhanaan itu juga diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan pemilu. Dia menyebutkan, nantinya juga tata cara kampanye ditekankan agar tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. "Beberapa hal yang akan dilarang itu yakni, rapat umum pengerahan massa, pemasangan baliho, poster, iklan di TV dan koran yang berlebihan," bebernya.
Menurut dia, dengan pengetatan aturan tata cara dan penyederhanaan penyelenggaran pemilu lokal dan nasional membuat kualitas pemilu menjadi lebih baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar